Tiga pasangan kandidat

Tiga pasangan kandidat yang kalah pada Pilkada Majene 12 Mei, resmi mendaftarkan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, sekitar pukul 15.40 WIB, Jumat (20/5).Permohonan gugatan tersebut langsung diantarkan dua pengacara pasangan Arifin Nurdin- Rizal Muchtar (AFDAL), yakni Muh Hatta Kainang dan Imran Eka Saputra, yang diterima bagian kepaniteraan Agus Timphetra.


“Jadi, Jumat (20/5),sekitar pukul 15.40 WIB, kami telah resmi mendaftarkan gugatan ke MK,” ungkap Muh Hatta Kainang kepada SINDO,tadi malam. Dia menyebutkan, ada dua bagian permohonan yang diajukan ke MK, yakni paket AFDAL tersendiri, sementara pasangan Muhammad Rizal Sirajuddin-Rusbi Hamid (MARASA) dan Achmad Syukri Tammalele-Syaharia (ASTSAH) digabung jadi satu permohonan.

“Inti gugatan adalah menolak hasil Pilkada Majene yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene pada 17 Mei.Alasannya,ada kecurangan yang terstruktur dan masif.Pada intinya dalil permohonan sama,tapi ada beberapa yang berbeda,”ujarnya. Dia menyebutkan, sejumlah poin aduan, di antaranya ada dugaan proses atau tindakan yang memengaruhi hasil suara sehingga terpilih pasangan nomor urut 3.

Hatta menganggap proses-proses tersebut telah melanggar prinsip demokrasi dan proses hukum yang berlaku. “Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi,wajib menilai dan memutuskan tindakan- tindakan seperti itu karena telah menyalahi demokrasi,” ungkap mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamuju ini.

Dari informasi yang dihimpun, ada permohonan gugatan yang berbeda sehingga pasangan MARASA dan ASTSAH memilih pengacara lain yang dipercayakan kepada pengacara asal Jakarta,yakni Osma Raja Bernard, yang tergabung dalam Kantor Hukum Hot Making Flow Jakarta.

Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui kapan persidangan akan digelar dan menunggu konfirmasi MK.”Kami menunggu jadwal kepaniteraan. Perkiraan belum ada, yang pasti kami menunggu jadwal saja,”pungkasnya.

KPU Majene menetapkan pasangan Kalma Katta dan Fahmi Massiara (KAMI) sebagai bupati dan wabup terpilih Majene 2011–2016, melalui rapat pleno KPU pada 17 Mei,dengan perolehan suara tertinggi, yakni 33.533 suara atau 39,00%. Sementara itu, tiga pasangan lain terpaut jauh dari pasangan incumbent Majene itu.

Pasangan AFDAL mendapat 21.612 suara (25,01%), pasangan MARASA mendapatkan 14.105 suara (16,04%), dan pasangan AST-SAH hanya dapat 16.729 suara (19.05%). Jajaran Partai Golkar Majene mengaku siap menghadapi gugatan yang telah dilayangkan ke MK oleh tiga pasangan kandidat Pilkada Majene.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Majene Muslimin Abduh mengatakan, setiap pasangan memiliki hak mengadukan ke MK.”Itu kan hak mereka. Jadi silakan saja.Yang pasti kami siap menghadapi gugatan mereka dengan segala bukti-bukti yang ada.Tetapi,itu kan diarahkan ke KPU.

Meski begitu, kami tetap siap,”ungkapnya. Wakil Ketua DPD II Golkar Majene Idham Muchsin menyatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.“Apa pun yang menjadi keinginannya, kami siap. Tentu buktibukti dan data yang telah kami siapkan jika nanti dibutuhkan dalam persidangan,” pungkasnya. Demikian catatan online Cijantung-x yang berjudul Tiga pasangan kandidat.

Jajaran direksi Perusahaan Daerah

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Jajaran direksi Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Desa (BKK) hasil merger dari delapan BKK dilantik Bupati SukoharjoWardoyoWijaya kemarin.Mereka ditargetkan menurunkan angka kredit bermasalah.

Selain jajaran direksi BKK,Bupati juga melantik Direktur PD Percetakan dan Penerbitan Daerah (Percada).“ Jajaran direksi BKK hasil merger memiliki tugas berat.Salah satunya menekan non performing loan atau NPL di bawah 5%,” kata Wardoyo Wijaya seusai pelantikan kemarin. Direksi yang dilantik yaitu Direktur Utama Sukamto dan Direktur Sumardi. Posisi Direktur PD Percada kini ditempati Hery Kurnianto yang menggantikan Muhamad Hidayat.Yang bersangkutan dicopot dari jabatannya karena terlibat kasus. Wardoyo menjelaskan, merger atau penggabungan delapan BKK di Sukoharjo merupakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 12 November 2004.

Nantinya, kalau BKK hasil merger sudah sehat dan lebih baik lagi kinerjanya, statusnya akan ditingkatkan menjadi bank perkreditan rakyat (BPR). Selanjutnya, bila sudah menjadi BPR akan dimerger dengan empat PD BPR/ BKK yang sudah ada. Penggabungan perusahaan keuangan kali ini memang hanya delapan BKK. Pemkab beralasan, empat BKK lainnya sudah berstatus BPR/BKK. Untuk itu, merger BPR/BKK akan dilakukan dalam tahap kedua mendatang dengan catatan BKK hasil merger sudah sehat dan berstatus BPR. “Saya minta kredit macet yang ada harus dipertanggungjawabkan. Direksi BKK yang baru harus berani dan bersikap tegas,”katanya.

Terkait merger BKK,Wardoyo mengatakan hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kinerja. Ketika kinerjanya semakin baik, dia berharap kontribusi yang diberikan untuk menyetor pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin tinggi dan sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan. Saat ini rata-rata NPL di BKK mencapai 10%. Karena itu, Bupati berharap setelah penggabungan dilakukan tingkat NPL dapat ditekan hingga di bawah 5%. Di sisi lain, terkait PD Percada, Wardoyo berharap kontribusi yang diberikan bisa dinaikkan. Pasalnya, selama ini kontribusi Percada hanya Rp45 juta per tahun. Padahal potensi pemasukannya sangat besar.Untuk meningkatkan kinerja perusahaan ini, dia akan mengumpulkan 58 satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Nanti 58 satker yang ada harus menggunakan jasa Percada terkait percetakan dan penerbitan sehingga BUMD ini semakin berkembang. Asisten II Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan Slamet Sanyoto mengungkapkan,kantor BKK hasil merger akan menempati kantor bekas Panitia Pengawas Pemilu di Kelurahan Gayam.Saat ini kantor tersebut masih dalam tahap renovasi. Direksi BKK hasil merger memiliki tugas dan tanggung jawab cukup berat. Pasalnya, saat ini tingkat kredit bermasalah delapan BKK masih cukup tinggi.Tak mengherankan bila mereka dibebani target utama menekan jumlah kredit yang macet.

“Target utama selain menekan NPL adalah meningkatkan loan to deposit ratio atau kredit yang disalurkan. Harapannya, meski LDR tinggi, NPL tetap harus rendah di bawah 5%,”kata Slamet,yang juga Ketua Dewan Pengawas BKK hasil merger tersebut.